KEBUMEN, Talanews.net, -Polemik di tubuh internal Partai Gerindra Kebumen menemui babak baru. Segenap pengurus partai di tingkat kecamatan bakal beramai-ramai mengundurkan diri, manakala surat keputusan (SK) tentang kepengurusan baru tidak segera ditangguhkan.
Sekretaris PAC Gerindra Kebumen M Mantofani menyampaikan, pernyataan sikap pengunduran diri itu merupakan bentuk kepedulian atas keberlangsungan roda organisasi partai. Dia tidak ingin mesin partai yang sudah disiapkan dari jauh hari untuk menghadapi Pemilu 2024 justru terpecah belah karena munculnya SK baru.
Mantofani mengaku, kisruh antar kader partai Gerindra di Kebumen adalah sebuah keprihatinan. Menurutnya, SK kepengurusan baru datang diwaktu yang tidak tepat. Artinya muncul mendekati Pemilu 2024 yang tinggal menyisakan waktu 10 bulan. Karena itu, dia meminta pengurus partai diatasnya segera mengambil sikap agar persoalan tersebut tidak berlarut.
“Karena sudah dekat waktu Pemilu, kami ingin bersikap jelas, sebenarnya arahnya mau dibawa kemana. Dalam waktu bulan depan ini, sesingkat-singkatnya tidak ada kejelasan dilanjutkan SK lama. Kami akan berhenti menjalankan mesin partai. Dalam arti mundur”. katanya didampingi kader lain Andi Prasetyo.
Dia menyebut, setidaknya ada 20 pengurus PAC dari 26 PAC yang bersiap mundur dari jabatan jika aspirasi diabaikan. Sikap ini menurutnya sudah menjadi pilihan terbaik. “Kemarin sudah ada petisi. 20 PAC masih sepakat siap bersama (mundur),” ungkapnya.
Lihat juga ini:Konsolidasi Partai Gerindra Di Kebumen Diwarnai Aksi Protes Ratusan Kader
Sementara itu, Kader Gerindra lain Bangun mengatakan, jika polemik tak berkesudahan maka bisa menjadi kerugian besar bagi Partai Gerindra. Bahkan dia memprediksi adanya polemik ini berimbas terhadap perolehan suara di Pemilu 2024. “Dampaknya luar biasa, itu bisa menjadi bom waktu yang tidak bisa disangka-sangka,” ujarnya.
Bangun menjelaskan, kehadiran SK baru membuat iklim partai tidak kondusif. Kondisi ini yang menurutnya menjadi tantangan berat. Dia pun meminta DPP selaku pemegang kewenangan memiliki kebijaksanaan dengan menangguhkan SK baru. “Mesin politik kami sudah siap, tinggal memoles sedikit dan siap meluncur. Penangguhan terkait SK baru sampai selesai Pemilu. Setelah itu mau diberlakukan lagi silahkan”.(Tnews)
